Saking geramnya karena KPK nggak kunjung ‘meninggal dunia’, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah muni-muni. Menanggapi OTT atas Bupati Subang Imas Aryumningsih, dia bilang: “KPK itu memang cocoknya pindah ke Korea Utara saja. Suruh saja jadi aparatnya Kim Jong Un, baru cocok dia. Di negara demokrasi tidak bisa dia.” Pasalnya, dia mencurigai KPK yang telah menerima order-an dari pasangan yang berpotensi kalah dalam PILKADA.
Sebelumnya dia menuduh bahwa hiruk-pikuk korupsi e-KTP itu hanyalah permainan Agus Raharja, Novel Baswedan dan Nazaruddin. Sebelumnya lagi, ketika anggota Pansus Angket KPK dari PDI-P, Henry Yosodiningrat berpendapat agar KPK dibekukan, dia menyalip dalam tikungan. Dia usul agar Presiden Jokowi mengeluarkan PERPPU untuk bubarkan KPK.

Nggak tahu ya, setiap kali saya mencermati niat dan usaha bang Fahri Hamzah membubarkan KPK, saya selalu teringat akan Kurawa yang ingin membinasakan Pandawa. Ki Dhalang Manteb Soedharsono dalam ceritera Babat Alas Mertani pernah menggelar sanggit anyar. Pada waktu itu Duryudana telah resmi dilantik menjadi raja Astina. Tapi dalam sidang kabinet perdana-nya, masih saja digunjingkan nasip Pandawa yang sudah divonis mati terbakar di Bale Sigala-gala. Sidang menjadi kacau, ketika mak bedhengus… tiba-tiba Bima hadir. Senyampang para Nayaka masih terkesima, Sengkuni, Gendari, dan Duryudana meninggalkan pasewakan, berunding. Bertiga sepakat membuat jebakan baru. Pandawa akan ‘diganjar’ bumi Amarta yang pada waktu itu masih menjadi wilayah sengketa antara Astina dan Wirata. Dengan demikian, biarlah Pandawa yang bertikai melawan Wirata. Gendari bertugas membisikkan kesepakatan itu kepada suaminya. Skenario berjalan lancar. “Bratasena. Nasi sudah menjadi bubur. Kakakmu Duryudana telah terlanjur dilantik. Sebagai gantinya, silakan ambil hutan Amarta. Jadikanlah kawasan itu menjadi kerajaan yang bebas dan merdeka,” kata Drestarastra.

Ceritera Babat Alas Mertani diatas bisa disepadankan dengan sikap bang Fahri Hamzah yang dengan alasannya sendiri berniat membubabarkan KPK. Sampai hari ini, omongan keras karena hak imunitas, belum cukup untuk membubarkan KPK. Justru karena sikap mbalung sinang, dia dicopot dari PKS dan kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPR-pun ditampik, sehingga dia tak punya ‘pasukan’ langsung untuk itu. Seperti halnya Gendari, Sengkuni, dan Duryudana yang kecewa karena jebakannya melesat, dimana penguasa Wirata justru mendukung pembangunan wilayah Amarta, hal sama juga dialami oleh abang Fahri Hamzah. Dia sangat kecewa ketika Pansus Angket KPK tidak bermuara para pembubaran KPK. Ya sudah, dengan hak imunitas dia menuding: “KPK itu saya anggap sudah mati fungsi dan eksistensinya. Seperti saat ini, mereka mengejar-ngejar bupati yang lagi pilkada, kayak berburu di kebun binatang.” Sebenarnyalah publik menunggu data yang dimiliki abang Fahri, pasangan bupati mana yang sedemikian digdaya sehingga bisa kasi order KPK untuk mengejar-ngejar pasangan pesaingnya. Lebih dari itu, bukankah orang-orang yang kena OTT itu hampir pasti akan masuk bui?

Dalam hati saya bilang: “Memangnya bang Fahri Hamzah mau jadi PENGAYOM DINASTI BUI?” MERDEKA
TANCEP KAYON

SUD
Pengamat Wayang

Senin – 19 Februari 2018