Presiden Jokowi NEKAT. Dia memberi Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada menantunya, Walikota Medan, Bobby. Sedang Kota Solo, yang dipimpin putra sulungnya, Gibran, juga mendapat penghargaan prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
Adipati Destarastra juga berlaku NEKAT ketika menyerahkan hutan Amarta kepada Pandawa. Padahal, hutan itu bukan milik Astina, tetapi masuk wilayah Wirata.
Ke.NEKAT-an Adipati Destarastra bisa disepadankan dengan sikap Presiden Jokowi. Memang, secara hukum tidak ada yang dilanggar. Tapi apa ya pantas? Akibatnya, pertengkaran politik dinasti tidak semakin mereda, tapi justru semakin memanas. Pernyataan-pernyataan kritis muncul dipermukaan. Ditambah, penjelasannya yang tidak cukup memperjelas. Contoh: Kamis, 25 April 2024, Ketika ditanya awak media mengapa Gibran tidak menerima Satyalencana, Mendagri Tito Karnavian seolah menjawab sekenanya. “Saya enggak tahu (alasannya). Tim gabungan dari internal dan eksternal punya penilaian sendiri,” katanya. Yaaah … masak tidak tahu? Itu kan proyek sampeyan? Lalu Pak Menteri menambahkan, Kota Solo tetep mendapat penghargaan prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah”. Uih … apa pula itu?
Karena bujukan Sengkuni, Adipati Destarastra NEKAT menyerahkan hutan Amarta kepada Pandawa. Ke-NEKAT-an itu menguntungkan: Astina tidak kehilangan wilayah dan nama baik Kurawa dipulihkan kembali. Tapi sebaliknya, apa yang didapat dari ke-NEKAT-an Presiden Jokowi? Tidak ada.
Seharusnyalah, ketika para lawan politiknya sedang kerok-an karena mangsuk angin, gegara kalah dalam Pilpres 2024, Presiden Jokowi berikut para pembantunya tak perlu lagi membuat kebijakan-kebijakan yang bisa membuat renggangnya bangsa ini. Toh Gibran sudah menjadi Cawapres terpilih. Bobby-pun sudah ‘dirumuskan’ menjadi Gubernur Sumut. Apa lagi? MERDEKA.
TANCEP KAYON
SUD
Pengamat Wayang
Semarang – Sabtu, 4 Mei 2024.